Uji
Kompetensi Bab 1
1. Jelaskan
apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia. Mengapa samapai sekarang ini masih
terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar
atau pokok yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan atas pemberian Tuhan YME
yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun yang dilindungi oleh UU / hukum
baik tertulis maupun tidak tertulis.
Sampai sekarang ini masih terjadi
kasus pelanggaran HAM di Indonesia, karena:
a. Lemahnya
pengaturan dan penegakan HAM di Indonesia
b. Kurangnya
kesadaran tentang pentingnya HAM bagi masyarakat
2. Mengapa
setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain?
Karena setiap orang memiliki hak
untuk dihormati dan dilindungi oleh UU / hokum
3. Mengapa
suatu instrument hokum diperlukan dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi
Manusia?
Di perlukan karena Sejak munculnya
Deklarasi Universal HAM itulah secara internasional HAM telah diatur dalam
ketentuan hukum sebagai instrumen internasional. Ketentuan hukum HAM atau
disebut juga Instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan
perundang–undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan
HAM. Instrumen HAM terdiri atas instrumen nasional HAM dan instrumen
internasional HAM. Instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu negara
sedangkan instrumen internasional HAM menjadi acuan negara–negara di dunia dan
mengikat secara hukum bagi negara yang telah mengesahkannya (meratifikasi).
4. Jelaskan
upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menegakkab HAM di Indonesia?
a. Membentuk
Komnas HAM
b. Memakai
produk hukum yang mengatur mengenai HAM
c. Membentuk
pengadilan HAM
d. Membentuk
Komnas perlindungan anak
e. Membentuk
Komisi perlindungan wanita
5. Bagaimana
upaya yang dilakukan dalam rangka membangun pertisipasi masyarakat dalam
pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia?
a. Menyadarkan
masyarakat tentang arti pentingnya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM
b. Memberi
sosialisasi hukum kepada masyarakat
c. Butuh
kekompakan dan kebersamaan antara masyarakat dengan perangkat-perangkat
keamanan Negara dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di
Indonesia
Uji Kompetensi Bab 2
1. Jelaskan
bagaimana hubungan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia?
a. Pembukaan
UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
b. Pembukaan
UUD merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
c. Pembukaan
UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci mengandung
cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
2. Sebutkan
dan jelaskan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
a. Pokok
pikiran alinea pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan kedilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia
b. Pokok
pikiran alinea kedua: Negara
hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
c. Pokok
pikiran alinea ketiga: Negara
yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan
d. Pokok
pikiran alinea keempat: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab
3. Bagaimanakah
upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional berdasarkan Pancasila?
a. Memberikan
kepastian dan perlindungan hokum terhadap semua warga Negara tanpa
diskriminatif
b. Menyediakan
fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
c. Menyediakan
sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air
d. Memberikan
biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga
Negara
e. Menyediakan
infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat
perekonomian rakyat
f. Menyediakan
lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka
penghidupan yang layak bagi seluruh warga Negara
g. Mengirimkan
pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga
dan memelihara perdamaian negara
4. Bagaimanakah
upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
konteks Negara hukum?
a. Efektivitas
dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat
b. Pelaksanaan
prinsip kesamaan di dalam hokum dan pemerintah “equality before the law” bagi
seluruh warga negara Indonesia
c. Adanya
jaminan Negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia
d. Adanya
supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat
e. Penyelenggaraan
pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkkan UUD Neegara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku
f. Penyelanggaraan
proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri
g. Penyelenggaraan
Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara Luber (langsung,
umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil)
5. Bagaimanakah
upaya yang dapat dilakukan dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam
perdamaian dunia?
a. Menjalankan
politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
dengan tidak mencampuri urusan orang lain
b. Menegaskan
arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi
dalam kepentingan nasional
c. Bangsa
Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum Internasional dan Organisassi
Internasional untuk menjamin perdamaian yang kelak dan abadi
d. Meningkatkan
kerja sama dalam segala bidang dengan Negara tetangga
e. Meningkatkan
kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukakn diplomasi
proaktif dalam segala bidang
f. Meningkatkan
kualitas diplomasi baik Regional maupun Internasional dalam rangka stabilitas,
kerja sama, dan pembangunan kawasan
Uji
Kompetensi Bab 3
1. Apa
yang dimaksud dengan Negara kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)?
Ø Negara
Kesatuan adalah Negara yang merdeka atau berdaulat, yang berkuasa hanya satu
pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari Negara.
Ø Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara yang berbentuk kesatuan
(Unitary state). Kekuasaan asal berada pada pemerintah pusat, namun kwewnangan
(authority) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam UUD dan UU.
2. Apa
makna konsep bentuk pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1945?
Bentuk Pemerintahan Republik
Indonesia adalah: Republik yang berdemokrasi. Mempunyai tiga kekuasaan
pemerintahan, yaitu: Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, dan Lembaga
Legislatif. Pada dasarnya semua lembaga pemerinyahan Negara di Indonesia adalah
sederajat. Indonesia sekarang ini sudah mempunyai demokrasi langsung dan tidak
langsung, contohnya RUU Pilkada kembali disahkan.
3. Bagaimana
sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila menurut Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia?
Sistem pemerintahan demokrasi
berdasarkan Pancasila menurut UUD 1945 yaitu demokrasi Konstitusional dengan
mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan konstitusi.
4. Mengapa
dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen? Jelaskan.
Karena pada bentuk Pemerintahan
Presidensial, presiden berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada Perlemen,
presiden sebagai eksekutif dan perlemen sebagai legislatif.
Namun, presiden dibantu oleh
menteri yang bertanggung jawab kepada presiden, dan karena presiden diangkat
oleh rakyat, maka presiden bertanggung kepada rakyat.
5. Sebutkan
kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial?
Ø Kelebihan:
1. Badan
eksekutif lebih stabil kedudukannya, karena tidak bertanggung jawab kepada
parlemen.
2. Masa
jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
3. Penyusunan
program kerja cabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Jabatan-jabatan
eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri.
Namun, legislative bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.
Ø Kekurangan:
1. Kekuasaan
eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislative sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem
pertanggungjawabannya kurang jelas.
3. Pembuatan
keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif
dengan legislatif sehingga terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang
lama.
Uji
Kompetensi 4
1. Jelaskan
apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan. Jelaskan penerapan konsep Negara
Kesatuan dengan system Desentralisasi?
Negara Kesatuan adalah Negara yang
kedaulatannya tidak ternagi-bagi, dan kekuasaan pemerintahan pusat tidak
dibatasi. Jadi, penerapannya itu adalah Negara yang berkedaulatan tidak
terbagi-bagi, mempunyai kekuasaan pemerintah pusat yang tidak dibatasi dan
kekuasaan pemerintah pusat bias menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah
daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi dan
prakarsa rakyat dalam kerangka NKRI.
2. Apakah
yang dimaksud dengan Otonomi Daerah? Jelaskan penerapan Otonomi Daerah dalam
konteks NKRI!
Otonomi Daerah adalah kewenangan
daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penerapan Otonomi Daerah dalam NKRI
yaitu adanya pembagian daerah otonom seprti provinsi, kabupaten, dan kota.
3. Jelaskan
kedudukan dan peran pemrintah pusat dalam penerapan Otonomi Daerah pada NKRI?
Kedudukan dan peran pemerintah
dalam otonomi daerah yaitu sebagai pengawas, penyuluh, serta memberikan arahan.
4. Jelaskan
kedudukan dan peran pemerintah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia?
Peran pemerintah dalam otonomi
daerah yaitu pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola
daerah yang diberikan mandate agar daerah tersebut terkelola dengan baik.
5. Jelaskan
hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penerapan
Otonomi Daerah dalam penerapan Otonomi Daerah di Indonesia?
Ø Hubungan Struktural
antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut kedudukan keduanya dalam sistem
dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Ø Hubungan Fungsional
antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut atas pembagian tugas dan
kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Uji
Kompetensi Bab 5
1. Apa
yang dimaksud dengan pengadilan dan peradilan?
Ø Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang
melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.
Ø Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang
dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan memeriksa, mengadili, dan
memutuskan perkara dengan menerapkan hukum.
2.
Apa
yang dimaksud dengan hukum pidana dan hukum perdata? Jelaskan perbedaannya jika
ditinjau dari proses hukum?
Ø
Hukum
pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa
yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa
yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Proses hukum pidana, berupa:
a.
Pelaporan
b.
Penyelidikan
c.
Penuntutan
d.
Persidangan
e.
Eksekusi
hukuman pengadilan
Ø
Hukum
perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara
individu-individu dalam masyarakat.
Proses hukum perdata, berupa:
a.
Pendaftaran
b.
Pengajuan
gugatan
c.
Pemeriksaan
dan tawaran perdamaian
d.
Persidangan
e.
Eksekusi
3.
Mengapa
peradilan militer dibedakan dengan peradilan kainnya? Berikan contoh kasusnya?
Peradilan
militer berbeda dengan peradilan lainnya, karena peradilan militer lebih
menonjol pada kasus-kasus terhadap keamanan dan pertahanan negara. Contoh
kasusnya adalah pencurian secara paksa.
4.
Apa
yang dimaksud cdengan kasasi? Jelaskan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi.
Kasasi
adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan
pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan
pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum,
kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan
terdakwa dari segala tuduhan.
Fungsi
Mahkamah Agung, yaitu:
a.
Fungsi
peradilan
b.
Fungsi
pengawasan
c.
Fungsi
pengaturan
d.
Fungsi
pemberi nasehat
e.
Fungsi
administrasi
Wewenang Mahkamah Agung, yaitu:
a.
Berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
b.
Mengajukan
3 orang anggota hakim konstitusi
c.
Memberikan
pertimbangan dalam hal presiden membergrasi dan rehabilitas.
Fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu:
a.
Sebagai
penafsir konstitusi
b.
Sebagai
penjaga HAM
c.
Sebagai
pengawal konstitusi
d.
Sebagai
penegak demokrasi
Wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
a.
Menguji
UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
b.
Memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberiakan oleh UUD NKRI
Tahun 1945
c.
Memutuskan
pembubaran partai politik
d.
Memutuskan
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5.
Permasalahan
mengenai tindak korupsi ditangani oleh pengadilan apa? Bagaimana kaitannya
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Ditangani
oleh Mahkamah Agung, keterkaitan antara Mahkamah Agung dengan KPK adalah
sama-sama merupakan lembaga yang menangani korupsi.
Uji
Kompetensi Bab 6
1.
Apa
yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Jelaskan perbedaannya dengan
penduduk.
Ø
Warga
Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara Indonesia
Ø
Penduduk
adalah orang-orang yang menempati tempat atau wilayah tersebut.
2.
Apa
yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jelaskan keterkaitan antara keduanya.
Ø
Hak
adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir.
Ø
Kewajiban
adalah sesuatu yang harus dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab.
Keterkaitan antara keduanya yaitu
jika kita melakukan kewajiban dengan baik, maka kita
akan mendapatkan hak kita.
3.
Mengapa
sebagai warga negara kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak? Jelaskan
jawaban kalian.
Kita
harus mendahulukan kewajiban, karena kewajiban adalah suatu hal yang harus
dipenuhi dan jika kita bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita pasti
akan mendapatkan hak kita.
4.
Bagaimana
hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan proses demokrasi?
Pemerintah
seharusnya bisa membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara
untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dengan menggunakan hak
pilihnya dalam pemilu itu, berarti warga negara tersebut sudah ikut serta dalam
demokrasi. Pembatasan hak pilih bagi warga negara merupakan pelanggaran hak
asasi. Kewajiban kita sesuai dengan apa yang diatur dalam UU.
5.
Bagaimana
pendapat kalian dengan masyarakat kita yang masih kurang memiliki rasa tanggung
jawab dalam proses demokrasi di Indonesia?
Seharusnya
masyarakat bisa lebih menyadari akan pentingnya tanggung jawab dalam demokrasi,
karena jika masyarakat bisa melaksanakan demokrasi dengan baik, maka dampaknya
bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan juga bisa dirasakan oleh negara.
Sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.
Uji
Kompetensi Bab 7
1.
Jelaskan hakikat pembelaan terhadap negara?
Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga
negara yang dilandasi oleh kecintaan pada negara dan diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari.
2.
Jelaskan dan berikan contoh bentuk usaha pembelaan negara
oleh warga negara?
a.
Menjaga wilayah negara Indonesia agar tidak direbut oleh
warga negara asing dengan cara merawatnya
b.
Ikut serta dalam membela negara
3.
Sebagai warga negara Indonesia, kita mendapat
perlindungan dan jaminan hukum dari negara. Sebutkan isi undang-undang yang
memuat pernyataan tersebut.
UUD Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi: “Setiap
orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
4.
Berilah contoh ancaman berdimensi sosial budaya dalam
kesatuan berbangsa dan bernegara yang terjadi di lingkungan sekitar kalian?
a.
Saling bentrok dalam permusuhan kebudayaan dalam suatu
daerah
b.
Keterbelakangan
c.
Kebodohan
d.
Ketidakadilan
e.
Kemiskinan
f.
Sara
5.
Carilah satu kasus terkait dengan pertahanan keamanan,
kemudian kalian analisis kasus tersebut berdasarkan jenis, klasifikasi, dan
dimensinya, sebelum diakhiri dengan solusi penyelesaian!
Kasus OPM (Operasi Papua Merdeka)
Ø Jenis ancaman:
ancaman dalam negeri, yaitu terpisahnya Papua dari bagian kesatuan NKRI
Ø Klasifikasi
ancaman: ancaman di bidang militer dan non militer
Ø Dimensi yang
terjadi:
a.
Dimensi Sosial, banyak warga Papua yang terprovokasi
untuk memisahkan diri dari NKRI
b.
Dimensi Ekonomi, banyak kegiatan usaha di Papua menjadi
tidak kondusif, karena adanya ancaman, keributan, dan kekacauan.
c.
Dimensi Keamanan, banyak warga Papua yang merasa tidak
nyaman dan tidak tenteram.
Ø Solusi
Penyelesainnya: mengajak perwakilan OPM untuk berdiskusi bersama dengan pikiran
terbuka. Memang saat ini Papua dieksploitasi oleh Amerika Serikat seperti
tambang emas Grassberg yang dioperasikan oleh Freeport tidak banyak memberikan
kesejahteraan bagi warga asli Papua. Oleh karena itu, pemerintah juga harus
introspeksi diri dan bertindak tegas kepada Freeport untuk menyatakan Papua
merupakan kedaulatan Indonesia dan pemerintah berhak untuk memutus kontrak
kepada Freeport apabila memang bagi hasil yang ada tidak adil baik bagi
pemerintah maupun penduduk asli Papua. Di sisi lain pemerintah juga perlu
membangun infrastruktur dan menjadikan Papua tidak lagi menjadi wilayah tertinggal.
Uji
Kompetensi Bab 8
1.
Jelaskan bagaimana pentingya kesadaran berbangsa dan
bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia?
Ø Pentingnya
kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah, yaitu:
a.
Mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang dirumuskan oleh
para tokoh bangsa
b.
Selalu mendukung dan berupaya secara aktif mencapai
cita-cita bangsa
c.
Melakukan pengorbanan pribadi
Ø Pentingnya
kesadaran berbangsa dan bernegar dalam konteks geopolitik, yaitu:
a.
Kecintaan terhadap tanah air secara loyalitas
b.
Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijak
c.
Memanfaatkan dari lokasi Indonesia yang strategis
2.
Berdasarkan aspek historis perjalanan geopolitik
Indonesia, negara ini mengalami tiga zaman perkembangan semangat kebangsaan.
Sebutkan ketiga zaman tersebut?
a.
Zaman Kerajaan
b.
Zaman Penjajahan
c.
Zaman Kemerdekaan
3.
Indonesia merupakan negara yang berada di lokasi
strategis? Jelaskanlah maksud lokasi strategis tersebut.
Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan suatu
bangsa yang memberikan keuntungan terhadap negara tersebut
4.
Apa pengaruh geopolitik dalam pelaksanaan budaya
demokrasi di Indonesia?
a.
Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri
b.
Menggariskan pokok-pokok haluan negara
c.
Menhubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan
situasi dan kondisi lain.
d.
Memberikan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan
suatu negara.
5.
Apa yang dimaksud dengan Geopolitik? Jelaskan keberadaan
geopolitik bangsa Indonesia ditinjau dari aspek hubungan internasional.
Geopolitik berkaitan dengan permasalahan wilayah
teritorial, keadaan geografis, sejarah, limu sosial, politik, strategi, dan
kebijaksanaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar